Palembang, 4 Maret 2025 – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, SE., MM., menghadiri acara kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. H. Andi Amran Sulaiman dalam rangka Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam dan Penyerapan Gabah, serta Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluhan Pertanian. Acara ini berlangsung di kawasan industri PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) Palembang, Selasa (4/3/2025).
Acara tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, yang kini ditetapkan sebagai salah satu provinsi prioritas oleh Kementerian Pertanian.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A., Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dr. Idha Widi Arsanti, SP., M.P., serta jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, pejabat daerah, tokoh pertanian, akademisi, dan para penyuluh pertanian dari berbagai kabupaten/kota.
Sumsel Masuk Tiga Besar Prioritas Lumbung Pangan Nasional
Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Sumatera Selatan kini menjadi provinsi prioritas dalam program swasembada pangan nasional bersama tiga provinsi lainnya, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Pemerintah pusat menargetkan Sumsel masuk dalam tiga besar nasional sebagai lumbung pangan utama, bahkan disebutkan berpotensi untuk menjadi peringkat pertama jika target cetak sawah dan peningkatan produktivitas berjalan optimal.
“Saat ini Sumsel berada pada peringkat tiga besar sebagai lumbung pangan nasional. Target kami ke depan adalah mencetak satu juta hektare sawah hingga tahun 2030, dengan titik fokus pengembangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan **Musi Banyuasin (Muba),” tegas Amran.
Untuk tahun 2025 sendiri, Kementerian Pertanian menargetkan setidaknya 150 ribu hektare sawah baru di Sumsel. Jumlah ini akan terus berkembang seiring dengan dukungan dari pemerintah daerah, BUMN sektor pertanian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian.
“Jika kita berhasil mencapai target tahunan dan tahapan lima tahun ke depan, maka Sumsel tidak hanya mampu bertahan di tiga besar, tetapi bisa menjadi nomor satu dalam produksi beras nasional,” ungkapnya optimistis.
Amran Sulaiman juga menyoroti pentingnya modernisasi pertanian sebagai strategi utama dalam meningkatkan produktivitas. Kementerian Pertanian akan mempercepat penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam jumlah besar ke wilayah-wilayah prioritas, termasuk Sumatera Selatan.
“Dengan memaksimalkan penggunaan alsintan, kita harapkan biaya produksi menurun, efisiensi meningkat, dan hasil panen bisa lebih maksimal. Semua ini penting untuk menstabilkan harga dan ketersediaan beras nasional,” tambah Amran.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani secara langsung di lapangan. Menurutnya, penyuluh merupakan ujung tombak keberhasilan program pertanian nasional, termasuk dalam edukasi teknologi pertanian dan praktik pertanian berkelanjutan.
Sebagai bentuk penguatan, pemerintah pusat akan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 yang menekankan pada pendayagunaan penyuluh secara masif dan terstruktur di seluruh Indonesia.
Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di Sumsel. Ia menilai langkah konkret Menteri Pertanian dalam mendorong pencetakan sawah, distribusi alsintan, dan penguatan penyuluh akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pertanian adalah tulang punggung ekonomi Sumsel. Saya sangat mendukung penuh langkah Kementerian Pertanian dalam menjadikan Sumsel sebagai prioritas nasional. Kita di DPRD siap mengawal dan memastikan dukungan anggaran dan regulasi berjalan efektif,” ujar Andie saat ditemui usai acara.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pusat agar program-program strategis ini dapat direalisasikan tanpa kendala.
“Peran legislatif adalah menjembatani kebutuhan petani, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian agar kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terasa di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian khusus Kementerian Pertanian kepada Provinsi Sumsel. Ia menyinggung keberhasilan program SERASI (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) yang telah meningkatkan peringkat Sumsel dalam produksi beras nasional.
“Dulu kita berada di peringkat ke-8 secara nasional. Dengan adanya program Serasi dari Kementerian Pertanian, kita melonjak ke peringkat 5. Insya Allah dengan kerja keras dan dukungan pusat, kita bisa tembus ke peringkat 3, bahkan lebih,” ujar Herman Deru.
Ia juga mengungkapkan bahwa Sumsel kini menjadi daerah percontohan bagi provinsi lain dalam hal pengembangan Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) dan penyuluh mandiri berbasis komunitas. Provinsi ini sering dijadikan tujuan studi banding oleh berbagai daerah yang ingin meniru keberhasilan pengelolaan program pertanian.
“Saya merasa semua sentuhan program dari jajaran Kementerian Pertanian telah sampai ke masyarakat. Kami siap menjaga dan mengoptimalkannya,” tegas Gubernur.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Acara yang berlangsung dengan lancar ini juga menjadi ajang konsolidasi dan komunikasi antara stakeholder pusat dan daerah. Dialog terbuka antar pejabat dan penyuluh memberi ruang bagi penyampaian aspirasi langsung kepada Menteri dan Wakil Menteri Pertanian.
Sejumlah poin strategis yang menjadi hasil koordinasi antara lain:
-
Penguatan pendampingan petani melalui penyuluh berbasis desa;
-
Pengawasan distribusi benih dan pupuk bersubsidi;
-
Pemantauan target luas tanam dan indikator produktivitas pertanian;
-
Percepatan sinkronisasi program pusat dengan APBD provinsi/kabupaten.
Dengan ditetapkannya Sumatera Selatan sebagai provinsi prioritas dalam peta strategis pangan nasional, tanggung jawab pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan menjadi semakin besar. Komitmen yang ditunjukkan Ketua DPRD, Gubernur, dan seluruh jajaran Forkopimda dalam mendukung program Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa Sumsel siap menjawab tantangan besar ini.
Kunjungan Menteri Pertanian ke PT Pupuk Sriwidjaja hari ini bukan hanya seremonial semata, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa Sumatera Selatan berada di garis depan dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.
