Rapat Paripurna XVIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang digelar pada Rabu (6/8) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel menghasilkan keputusan penting, yakni penetapan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Penetapan tersebut dilakukan bersama Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, setelah mendengarkan Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengenai hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM, bersama para Wakil Ketua DPRD, yaitu Raden Gempita, SH, H. Nopianto, S.Sos, MM, dan H.M. Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM. Hadir pula Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, didampingi Sekretaris Daerah Drs. H. Edward Chandra, MH, Sekretaris DPRD H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si, serta pejabat penting lainnya dari jajaran OPD.
Laporan Banggar yang dibacakan oleh Achmad Kadafi menekankan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2025 telah dilakukan sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan PPAS. Banggar juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
Rincian Raperda Perubahan APBD TA 2025 adalah sebagai berikut:
- Pendapatan: Rp11.129.125.002.891,00
- Belanja: Rp11.237.619.654.098,00 (Defisit Rp108.494.651.207,00)
- Pembiayaan: Penerimaan Rp108.494.651.207,00, Pengeluaran Rp0,00, Netto Rp108.494.651.207,00, SiLPA: Nihil
Usai laporan Banggar dibacakan, seluruh anggota DPRD menyatakan persetujuannya secara aklamasi. Proses kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan bersama oleh pimpinan DPRD dan Gubernur Sumsel.
Dalam pidato penutupnya, Gubernur Herman Deru memberikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, anggota Banggar, serta seluruh Komisi yang telah bekerja sama dengan OPD terkait. Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan hanya formalitas, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat pembangunan dan menyejahterakan masyarakat Sumatera Selatan.