Boominfo.id Riau—– Kabar mengejutkan datang dari Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (3/11/2025), sebelumnya politikus PKB itu dikabarkan sempat membuka acara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) di Pekanbaru pada Ahad malam (2/11/2025).
Sebelum kejadian OTT, Abdul Wahid dalam kegiatan MTQ di malam hari itu mengenakan pakaian adat Melayu berwarna biru. Dia didampingi oleh istrinya, Henny Sasmita Wahid.
Dalam sambutannya, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan acara tersebut sebagai momentum untuk memperkuat nilai keimanan dan persaudaraan. Dengan semangat, Abdul Wahid mengucapkan doa pembukaan sambil memukul bedug, sebagai tanda dimulainya kompetisi MTQ tingkat kota tersebut.
Diperiksa KPK
Pada Selasa pagi (4/11), Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.35 WIB.
Mengenakan masker, Gubernur Riau ini bungkam dan langsung menuju ke lantai dua untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Menyikapi hal itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan terdapat 10 orang yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. OTT itu diduga berkaitan dengan adanya praktik suap dari pengadaan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Provinsi Riau.
“Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara,” kata Budi dikutip dari riaupos.co
Selain mengamankan sejumlah pihak, lanjut Budi, tim penindakan turut mengamankan barang bukti uang. Namun, KPK masih belum mengungkap secara rinci terkait nominal uang yang diamankan tersebut.
“Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” tegasnya.
Melansir cnnindonesia sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau melalui Plt Kepala Dikominfotik Riau Teza Darsa mengklaim Wahid hanya dimintai keterangan, bukan ditangkap atau terjaring OTT seperti yang dikabarkan.
Pemprov Riau disebut masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Namun, Teza menegaskan jajarannya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku di KPK.
Informasi yang kami dapat, Pak Gubernur hanya diminta keterangan, bukan OTT,” kata Teza Darsa.
“Untuk detail kasusnya tentu kewenangan dari teman-teman KPK. Prinsipnya kami komitmen dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya.